Pasar Tradisional Hanya Tinggal Impian

Sejarah pasar
Ketua Komisi B DPR Papua, Paulus Sumino waktu itu mengungkapkan bagaimana orang Papua pedalaman mengenal pasar di Papua. ”Waktu Irian Barat kembali ke pangkuan RI, bapak Uskup Jayapura di undang oleh presiden Soekarno ke Jakarta, ia meminta dibuatkan Pasar oleh pemerintah. Hal ini membuat presiden kaget,”. Menurut Uskup pada saat itu pasar akan digunakan sebagai tempat bertemu untuk melakukan proses jual beli, sehingga terjadi sebuah dinamika.

”Pada waktu pembuatan pasar di Wamena orang belum terbiasa dengan pasar, dan awal tahun 70-an saya mulai mendidik mama-mama. Saya membeli hasil panen mereka, dan misioner dari Swiss mengajari mereka menanam wortel, dam koll. Di asrama misi, Pagi-pagi saya meminta mereka datang membawa hasil pertaniannya kemudian saya timbang dan beli. Masyarakat mulai berkumpul dan mulai tertarik,” ungkap Sumino.

Awalnya mereka merasa aneh terhadap hal tersebut, termasuk menggunakan uang. ”Kami mulai memperkenalkan dan menjual alat-alat pertanian seperti sekop, parang menggantikan peralatan mereka yang terbuat dari kayu. Jadi awalnya yang mengenal pasar adalah mama-mama Wamena, kemudian orang Paniai,” katanya.

Perbedaan orang Papua dengan pedagang pendatang, dimana orang Papua selalu berpindah tempat untuk berdagang, sementara pendatang menganggap tempat atau pasar itu sebagai tempat permanen untuk jualan. Waktu mereka dibuatkan loss untuk jualan, lama kelamaan mereka tergeser oleh para pendatang dan akhirnya keluar. Contohnya tempat yang didirikan di Wutung sekarang digunakan pendatang. Namun ada beberapa orang Papua yang mampu berjualan secara permanen di suatu tempat seperti orang Biak dan Serui.


Walikota Jayapura M.R Kambu M.Si, mengatakan sebelum tahun 80-an, belum ada orang asli Papua yang mau berdagang. Memasuki tahun 80-an hingga 90-an baru mulai mencoba untuk jualan. Hingga sekarang sudah makin banyak orang asli berjualan. ”Jadi orang asli Papua sebenarnya bisa berdagang, tapi itu butuh proses,” katanya.

Kita harus bergerak dari sistim ekonomi yang substansi ke ekonomi pasar atau ekonomi uang. Ekonomi substansi artinya hari ini mencari untuk kebutuhan hari ini. Sementara ekonomi pasar atau ekonomi uang, dimana hari ini pendapatan yang dihasilkan bisa diinvestasikan dan ditabung untuk mengembangkan usaha. Jadi ke depannya sistim ini harus diubah. Proses yang panjang ini akan membawa meraka menjadi pedagang yang tulen. Pembangunan pasar ini yang mengakomodir semua kepentingan tetapi juga memberi ruang dan tempat yang khusus bagi orang Papua.

Untuk mengakomodir kepentingan para pedagang pihak Pemkot sudah membuka pasar Youtefa, selain itu membangun pasar-pasar penyangga. Pasar penyangga adalah pasar kecil misalnya pasar kecil di dok VIII, di Angkasa, Polimak, Waena, dll. Pasar-pasar jenis ini hampir seluruhnya ada di kota Jayapura biasanya dekat dengan pemukiman warga. Dikatakan pasar penyangga karena barang yang dibutuhkan di pasar besar/pasar induk ternyata ada di pasar kecil ini sehingga memudahkan konsumen dari segi penghematan waktu, tenaga dan biaya.

Ada juga pasar-pasar yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat setempat misalnya di Cigombong, Waena, Uncen, dll itu kita tidak tertibkan karena kita memahami bahwa juga berusaha mencari nafkah. ”Seperti pasar di Galael kami tetap ijinkan itu bukan pasar liar, artinya diberi ruang dan kesempatan sambil berusaha. Sekarang kita sedang membangun 2 buah pasar di dok IX,” bebernya kepada Foja.
***
Hingga saat ini mama-mama Papua di Kota Jayapura memang sudah mengalami perubahan signifikan, dalam hal berdagang. Stigma bahwa mereka tidak mampu berdagang lambat laun mulai terkikis. Usaha-usaha pemerintah di atas menjadi salah satu faktor pemicunya. Sayangnya di tengah pesatnya niat kaum perempuan Papua untuk berdagang muncul pula sebuah masalah besar. Pasar Ampera Jayapura yang selama ini menjadi tempat berjualan terpaksa digusur, dengan alasan Tata Ruang Kota, yang semrawut. Sebagian dari mereka kemudian ”hijrah” ke depan supermarket Gelael, sambil menanti pembangunan pasar tradisional, yang telah dijanjikan pemerintah. Namun impian mereka hanya tinggal mimpi. Pasar impian yang dijanjikan tak kunjung dibangun.

Ditemui di tempat mangkalnya di depan kantor Badan Hukum dan HAM provinsi Papua di Abepura, Mama Helena sedang merapikan jualannya berupa sirih dan pinang. “Saya mulai bejualan di sini sejak Januari tahun lalu. Tiap harinya saya membeli sirih dan pinang di pasar Youtefa dengan modal Rp30.000, dan berjualan mulai dari sembilan pagi hingga petang, dengan keuntungan sebesar Rp10.000 perhari, namun kadang kurang dari itu jika jualan saya tidak habis. Pelanggan saya hanya para pegawai di dalam (Kantor Badan Hukum dan HAM provinsi Papua), dan sesekali orang yang lewat,” katanya kepada Foja.

Menurut Mama Helena sebenarnya ia mau berjualan di pasar tapi tidak ada tempat lagi, jadi terpaksa ia mengambil tempat di sini. “Penghasilan saya tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, sementara saya sudah tua dan sudah tidak punya suami yang memberi nafkah. Beruntung anak saya yang sudah bekerja sering kirim uang untuk biaya hidup saya disini,” kata wanita asal Biak ini. Mendengar tentang rencana pemerintah untuk membangun pasar tradisional Mama Helena sangat gembira. “Saya baru mendengar hal itu. Saya juga mau punya tempat sendiri di pasar supaya saya bisa menjual berbagai macam barang selain sirih dan pinang,” kata wanita berumur 62 tahun tersebut.

Lain halnya dengan Mama Letha Wanggai yang ditemui di depan supermarket Gelael Kota Jayapura mengungkapkan keluhannya kepada Foja. “Dulu saya jualan di kawasan ruko, Jayapura bersama teman-teman tetapi setelah kontrak pemerintah habis, terpaksa kami dipindahkan ke sini tahun 2004, jadi kami telah lima tahun berada di sini,” katanya. Menurutnya pendapatan yang diperolehnya di tempat ini tidak sebesar waktu ia masih jualan di ruko. “Di sana (ruko-red), saya masih bisa memperoleh keuntungan Rp200.000 perhari tapi setelah pindah ke tempat ini kami hanya bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000, bahkan kalau lagi sepi keuntungan saya hanya sebesar Rp50.000 sehari, sementara setiap harinya modal yang mesti dikeluarkan Rp300.000, hingga Rp400.000, untuk membeli ikan, sirih dan pinang,”ungkapnya.

Maklum saja Letha dan teman-temannya baru bisa berjualan setelah matahari mulai terbenam, antara pukul 16.00 hingga 09.30 malam. Soalnya tempat mereka berjualan hanya beralaskan aspal yang tentu saja panas pada siang hari, karena tanpa pelindung atap. Belum lagi kalau hujan mereka harus merelakan sebagian ”jatah” waktu berjualannya kalau tidak mau kebasahan. Ia mengaku sangat sulit untuk terus bertahan dalam keadaan sekarang.

“Dengan penghasilan yang kecil seperti ini kami cukup kesulitan untuk membiayai hidup, apalagi saya harus berjuang sendiri menghidupi keluarga,” katanya. Seperti yang diungkapkan kepada Foja, dari hasil keringatnya tersebut ia berhasil menyekolahkan dua orang anaknya hingga perguruan tinggi, sementara satu orang lainnya terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya. “Saya harap pemerintah mau memperhatikan nasib kami. Saya memimpikan sebuah pasar bagi mama-mama Papua di jantung kota Jayapura,” harapnya.

Menurut Letha, ia dan teman-temannya sudah sering melakukan aksi demo ke DPRP, menuntut pembangunan pasar tradisional bagi mama-mama Papua, namun belum ada keputusan. Pemerintah hanya menjanjikan akan merealisasikannya setelah pemilu 2009. ”Mereka tipu. Buktinya tahun 2009 sudah mau berakhir tapi belum ada kejelasan,”.
***

Wakil Ketua DPR Papua waktu itu Paskalis Kossay mengungkapkan keberangannya. “Saya tidak mengerti alasan mengapa anggaran pembangunan pasar itu tidak diterima dan ditolak masuk dalam anggaran 2009. Tapi yang penting bahwa sudah ada perjuangan dari pihak DPRP, baik komisi maupun fraksi, sudah mengusulkan, bahkan sudah disetujui oleh gubernur dalam sidang perubahan anggaran (ABT). Saya mendengar beberapa waktu di media massa, Ahmad Hattari (Kepala Biro Keungan Prov. Papua) mengatakan bahwa ‘itu adalah wilayahnya kota Jayapura, sehingga walikota harus menyurati gubernur untuk meminta dana. Kita akan tanyakan mengapa Gubernur tidak menyediakan dana untuk pembangunan pasar,” kata Paskalis
Ia mengaku pihaknya sudah melakukan survey lokasi berkoordinasi dengan walikota, dan sudah disepakati bahwa tahun ini pasar akan mulai dikerjakan. ”Tapi pihak eksekutif sungguh-sungguh melanggar, karena namanya kesepakatan jadi harus dilaksanakan, apalagi sudah ditetapkan dalam APBD. Tim Pansus akan tetap bekerja walaupun tidak ada dana. “Saya sudah memerintahkan ada uang atau tidak ada uang tim pansus harus tetap bekerja, dan kami akan mengundang instansi terkait untuk membahas bersama masalah tersebut”.

Soal membangun Papua dari segi kultur
Paskalis mengatakan bahwa Otsus untuk orang Papua dan amanat dari otsus adalah pemerintah harus memperhatikan nasib orang, termasuk tuntutan mama-mama Papua ini. ”Kenyataan bahwa kita sendiri (Pemerintah, anggota DPRD, DPRP) sebagai orang Papua tidak mau memperhatikan orang kita sendiri. Mama-mama itu harus diperhatikan dan pembinaan agar mereka bisa survive,” tandasnya.

Terkait penggusuran dan penertiban pedagang mama-mama Papua dari pasar Ampera, Sumino mengatakan bahwa inimemang menjadi dilema. ”Andaikata pemerintah membiarkan mereka tetap berjualan di tempat itu ada kemungkinan mereka akan betah, karena laris, namun jika dipandang dari segi tata ruang kota hal ini menjadi tidak layak. Maka sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana mencarikan tempat yang layak bagi mereka,”. Menurutnya jika terpaksa digusur seperti sekarang ini maka yang harus diperhatikan adalah orientasi pada segi pendapatan. ”Tempatnya tidak usah terlalu bagus, tetapi bisa menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka, seperti di terminal Entrop,” kata Sumino.

Menurutnya ini adalah tanggung jawab Walikota, tapi karena tidak punya dana, maka harus ada bantuan dari provinsi ke kota. Sama seperti ketika pasar Hamadi terbakar maka komisi B melakukan tindakan membantu pemerintah kota. Ini adalah mekanisme anggaran yang keliru di eksekutif. Ketika eksekutif melakukan rasionalisasi anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPR, termasuk pendidikan gratis, dan kesehatan gratis. Dalam hal ini walikota mempunyai tugas menentukan lokasi, gubernur menyiapkan anggaran, namun anggaran ini yang tidak masuk ke dalam APBD dan belum diterima oleh DPR.

Wakil ketua Komisi F, yang juga anggota tim pansus pasar tradisional Ismail Rahakbaw, mengatakan hal ini cukup menjadi polemik karena terkait dengan banyak hal seperti lokasi pembangunan yang belum pasti, dan anggaran, karena tuntutan mama-mama Papua tersebut belum dianggarkan. Hal ini akan dibahas dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Menurut Ismail tim Pansus telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menangani masalah tersebut. “Pansus telah membentuk tiga kelompok kerja yaitu Pokja Anggaran, Pokja Lokasi, dan Pokja Desain,” ungkap Ismail.

Ismail mengatakan yang aktif saat ini adalah pokja Lokasi. “Kami telah mengusulkan kepada Sekwilda dan Walikota bahwa sebelum rapat ABT, penentuan lokasi pasar sudah mendapat kepastian. Rencananya pasar tradisional tersebut akan dibangun minimal empat lantai, dengan fasilitas antara lain ruang pertemuan, tempat bermain anak-anak, koperasi perkreditan untuk para pedagang, dan tangga escalator untuk kemudahan. Walikota sendiri menginginkan pasar yang lebih megah lagi dengan merencanakan pasar delapan lantai. “Dengan demikian nantinya pasar ini akan disebut Pasar traditional Modern,” ujar Ismail.

Sementara itu Ketua Komisi F DPRP Papua, Pdt. Yosia Tebay, STh. MA, mengatakan hal ini sebenarnya telah berlangsung lama. “Setelah rapat dengar pendapat di Keuskupan Jayapura beberapa waktu lalu dengan mama-mama Papua, mereka menuntut untuk percepatan pembangunan pasar tersebut. Ini menyangkut hak dasar orang Papua. Mereka sering bertanya kami ini orang Papua tetapi diusir dari tanah sendiri, jadi kami mau dikemanakan?.

Mereka bahkan lebih semangat lagi melakukan tuntutannya setelah mereka terusir dari pasar Ampera,” ungkap Yosia. Menurutnya hingga saat ini lokasi yang telah disurvei oleh tim Pansus Pasar tradisional sebanyak tiga tempat, yaitu Pelni lama, Pasar Ampera lama, dan bekas gedang Irian Bhakti di jalan Ahmad Yani Jayapura.

Namun Yosia mengakui hal ini sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat karena lokasi dan anggaran yang belum ditetapkan. “Di antara ketiga tempat yang disurvei tersebut yang paling berpeluang dan dianggap paling strategis adalah gedung Irian Bhakti, yang juga telah mendapat persetujuan dari Walikota, namuan akan diputuskan dalam rapat pansus pertengahan Juni ini,” kata Yosia, yang diamini Ismail.

Sementara itu Walikota Jayapura MR. Kambu hampir semua warga kota ini mempunyai tuntutan, seperti sekolah khusus, rumah sakit khusus, dan pasar khusus. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menyediakan utilitas tuntutan kebutuhan masyarakat yang ada dikota. Kita harus menyediakan sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA sesuai kewenangannya dipercayakan ke Pemerintah Kabupaten Kota, begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Yang merupakan kewenangan adalah jika rumah sakit dikelola oleh provinsi. Kewenangan yang dipercayakan untuk kota ini adalah untuk menangani tingkat puskesmas dan pustu. Dengan demikian di pojok-pojok dibangun sekolah dan menyebar.

”Bicara soal pasar yang kita upayakan adalah semua warga masyarakat kota ini turut memanfaatkan, menggunakan, dan berakses lewat pasar. Sejak saya menjabat sebagai walikota tahun 2000 lalu kita terus berusaha untuk membangun pasar. Salah satu pasar yang dibangun adalah pasar Youtefa Kotaraja. Pasar ini dibangun dengan 8 los dan ratusan kios. Kemudian dibagi-bagi untuk warga Papua dan non papua merata untuk semua orang. Sementara dari delapan los saya mengambil kebijakan tiga los khusus untuk mama-mama Papua, lima lainnya terbuka untuk umum siapa saja boleh.

Tetapi dalam perjalanannya ternyata mama-mama Papua tidak betah berjualan di dalam karena mereka bukan pedagang tapi mereka hanya sebagai penjual karena selain sebagai penjual mereka juga sebagai pekebun, pemetik, dan pengangkut. Sementara pedagang sesungguhnya adalah dengan tekun akan menjaga dan menunggu barangnya terjual,”ungkap Kambu.

“Mengenai tuntutan mama-mama beberapa waktu lalu yang menginginkan pasar di tengah kota, sementara ini kita (pemkot) tidak memiliki asset tanah di tengah kota. Jadi tuntutan lokasi pasar di tengah berarti kita harus melakukan pelepasan tanah. Yang kedua adalah dana pemerintah kota yang terbatas, dan yang ketiga adalah permasalahan tata ruang kota. Langkah yang ditempuh sekarang ini adalah membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi. Kami sudah melakukan persuratan, dan proposal ke gubernur, karena yang punya aset di tengah kota hanya pemerintah provinsi, seperti gudang Irian Bhakti di jalan Percetakan. Selain itu yang mempunyai dana dan kewenangan, hanya Pemprov.

Menurut Kambu sesuai dengan standar bangunan untuk jalan Percetakan harus minimal empat lantai. “Jadi jika gudang Irian Bhakti tersebut dibongkar untuk dijadikan pasar, maka bangunannya harus minimal empat lantai, bahkan saya ingin bangunannya hingga delapan lantai, untuk parkiran akan di rencanakan bawah tanah sementara lantai satu untuk tempat jualan mama-mama Papua, sementara lantai atasnya untuk kepentingan bisnis yang lain,” ungkapnya. Menurutnya jika hal ini bisa direalisasikan berarti akan menjawab semua persoalan.

Anggota Komisi B DPR Papua Benyamin Patondok waktu itu mengatakan bahwa dengan menjamurnya pasar modern, seperti mall, akan mematikan ekonomi lemah, oleh karena itu dibutuhkan niat tulus, dari setiap stakeholder untuk melihat secara jeli nasib dari mama-mama Papua ini.

“Pasar merupakan penggerak ekonomi bagi masyarakat lapisan paling bawah, sehingga perlua ada kebijkan khusus atau regulasi bagi masyarakat, sesuai dengan kemapanan, dan keterbatasan mereka. Caranya adalah support dari pemerintah baik dari segi modal, pelatihan, maupun sarana sehingga mereka mampu bersaing. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu terkendala soal jumlah anggaran yang mesti disiapkan, tetapi yang perlu diutamakan adalah dampaknya bisa menyentuh kalangan ekonomi lemah, agar mereka tidak termarginalisasi terutama mama-mama Papua dan sebenarnya dana untuk membangun pasar tersebut ada,” jelasnya. (Junaedy Patading)